Mitra kerja yang berperan dalam penyediaan barang dan jasa kata Eko, merupakan stakeholder terpenting dalam mencapai kemandirian ekonomi negeri.

“Kita sama-sama sepakat bahwa TKD harus jadi tujuan kita bersama,” serunya.

Eko menambahkan, pemerintah memiliki target yang ditentukan dalam peningkatan TKDN salah satunya dengan sertifikasi TKDN barang dan jasa. Di mana setiap mitra kerja di dorong untuk memiliki sertifikat TKDN dalam beroperasi untuk menunjang kemandirian ekonomi dalam negeri.

“Untuk Pertamina holding target capaian TKDN saat ini 45 persen. Sedangkan SKK Migas 57 persen, SHU 58 persen sementara WK Rokan 58 persen,” ujarnya.  

PHR turut menghadirkan pembicara dari Lembaga Sertifikasi Surveyor Indonesia dan Sucofindo guna memberikan pemahaman proses ferivikasi dan perhitungan TKDN. 
Dalam kesempatan ini, Tri Gita Fitriyani dari PT surveyor Indonesia memaparkan bagaimana Regulasi TKDN, Konsep Penyusunan Struktur Biaya, Konsep Perhitungan TKDN, Perhitungan TKDN Jasa dan Konsep Pelaksanaan Verifikasi TKDN serta Dokumen verifikasi TKDN.

Regulasi pelaporan TKDN di sektor migas berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 15/2023 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam usaha hulu minyak dan gas. Keputusan Dirjen Migas tentang pedoman verifikasi TKDN.