Jakarta, Detak Indonesia--Induk Organisasi Kepemudaan Kemasyarakatan (OKP) terbesar dan tertua di Negeri ini turut menyikapi usulan cerdas dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, yakni terkait dengan perubahan kewenangan Polri, yang saat ini langsung di bawah kewenangan  (Perintah) Presiden RI, diubah menjadi di bawah garis Perintah  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan atau TNI.

Bertempat di Kantor Sekretariat dan Tata Usaha Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GIBRAN), Jalan Brigjen Katamso, No.178, Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Slipi, Kota Jakarta Barat, Ketua Larshen Yunus dan kawan-kawan DPD KNPI Provinsi Riau menyatakan, bahwa usulan tersebut merupakan representasi (perwakilan) dari keinginan masyarakat Indonesia.

Menurut Ketua KNPI Provinsi Riau itu, usulan pemisahan kewenangan Polri, yang saat ini langsung di bawah komando Presiden RI, diubah menjadi di bawah kewenangan Kemendagri ataupun TNI sangatlah cerdas dan tepat sekali.

Bagi Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, sekaligus Wasekjen DPP KNPI, saat ini faktanya kinerja Polri sangatlah buruk bahkan terlalu mengkhawatirkan. Pasca terjadinya kasus Polisi tembak Polisi yang dikenal dengan istilah "Polisi Sambo berjilid-jilid" masyarakat semakin muak, bosan, jijik dan jenuh melihat "kekuasaan kewenangan yang berlebihan"  dari lembaga Polri, sehingga menyebabkan kesewenang-wenangan. Hukum tidak lagi menjadi Panglima dalam meraih keadilan, justeru hukum dijadikan 'komoditas politik', seperti yang ditegaskan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, terhadap kecurigaan adanya pengaruh Partai Coklat, yang selalu dijadikan sebagai alat "Penekan" guna memuaskan nafsu politik yang tidak kesampaian.

Bagi Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) lulusan dari Kampus Universitas Riau (UR) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, bahwa sudah saatnya Negara ini bersikap, pengaruh yang kebablasan itu mesti segera disikapi, Polri harus berbenah!!! Jangan sampai muncul korban-korban berikutnya. Polri harus benar-benar presisi, tidak sekedar Omon-omon belaka.