Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu katakan lagi, bahwa pihaknya baru saja mengetahui tentang hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang justru terlanjur menerima gugatan diduga dari kelompok "Pecundang" itu, dengan agenda berikutnya adalah pembuktian.

"Bagi kami, ini adalah preseden buruk! Marwah dan martabat Demokrasi kita justeru diduga "dipecundangi" oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aturan tanggal 20 Febuari 2025 ini masyarakat Kabupaten Siak memiliki Pemimpin Baru jadi terhalang akibat berbagai macam dugaan "spekulasi" dan dugaan "sandiwara" yang dilakukan paslon muka tembok itu. Semuanya sudah terlanjur, Alfedri diduga berhasil "mendikte" dan diduga "membohongi" Mahkamah Konstitusi," sesal Larshen Yunus.

Bertempat di salah satu bilangan di Kawasan Kemayoran Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025) Ketua KNPI Provinsi Riau tegaskan lagi, bahwa secepatnya Tim Advokasi Hukum DPD KNPI Provinsi Riau segera bersikap, tentunya dengan cara-cara yang lebih praktis lagi. Surat yang mewakili dari masyarakat Kabupaten Siak akan dilayangkan ke meja Ketua Mahkamah Konstitusi beserta para Majelis Hakim, ke Meja Ketua Komisi Yudisial RI beserta ke Meja Menteri dan Anggota DPR RI terkait. Setidaknya menurut aktivis Hak Asasi Manusia itu, diduga niat jahat dari Alfedri dapat segera dibendung, hingga akhirnya Kabupaten Siak benar-benar dipimpin oleh Pemimpin Baru yang bernama Dr Afni Zulkifli MSi.

"Apapun bahasa dan alasan dari si Alfedri itu, prinsipnya tetap sama! bahwa masyarakat Siak menginginkan pemimpin yang baru. Takdir Dr Afni yang jadi Bupati Siak berikutnya dan tentu takdir Drs Alfedri yang diharuskan untuk purna tugas sampai selamanya. Kalau kita menghormati yang namanya takdir, maka sudah pasti tidak ada sengketa seperti itu, habis anggaran dibuatnya dan yang kembali dirugikan adalah masyarakat itu sendiri," tutur Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.

Ketua KNPI Riau sekaligus Wasekjen DPP KNPI itu katakan lagi, agar semua pihak dapat menahan diri serta konsisten dalam menjaga kondusifitas antar sesama masyarakat. Ketertiban dan keamanan adalah yang utama. Jangan hanya karena "nafsu birahi politik" semua cara bisa dihalalkan.