Menurut Zikrullah, tindakan itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pihak-pihak yang merugikan negara dengan menguasai lahan secara ilegal.

"Satgas PKH tak hanya melakukan identifikasi dan inventarisasi aset negara, tapi juga bertindak tegas dalam penegakan hukum, baik pidana, perdata, dan administrasi. Penyitaan lahan PT Johan Sentosa ini merupakan langkah konkret mengembalikan hak negara, mencegah kerugian lebih lanjut," tegas Zikrullah.

Satgas PKH telah menugaskan 20 Kejati sebagai posko penertiban guna mempermudah koordinasi dan penindakan. Tim ini terdiri dari unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BIG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya. (tim)