Masyarakat belum sadar dan masih toleran terhadap korupsi terutama pada pelayanan publik seperti pelayanan pada sektor pendidikan, pelayanan pada dinas kependudukan dan catatan sipil, pelayanan perizinan. 

"Sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit dilakukan. Korupsi hanya dapat diberantas apabila adanya kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bupati Karo dalam sambutannya.

Kita berkomitmen untuk menindak lanjuti seluruh rekomendasi KPK melalui Pembenahan itervensi KPK pada 8 area, dengan kehadiran DPRD kita dapat bersinergi di dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang lebih baik. 

Terkait proses perizinan PMA, dan perizinan pertambangan, serta kegiatan usaha di kawasan hutan, selama ini tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, namun ketika ada permasalahan harus diselesaikan oleh pemerintah daerah  melalui pertemuan ini Bupati berharap adanya dukungan KPK agar pemerintah daerah dilibatkan dalam penerbitan izin dan pengawasan.

Untuk sengketa tanah Pemerintah Daerah yang dari dahulu tidak lengkap alas haknya, Bupati juga berharap kiranya KPK dapat mendorong Kepala Kantor Pertanahan agar mengutamakan penerbitan sertipikat atas nama pemerintah daerah.

Dalam pertemuan ini, Bupati Karo berkomitmen untuk terus mendukung pencegahan korupsi dan berharap diberikan waktu kedepan secara khusus untuk berkomunikasi baik langsung maupun secara zoom.