Ia bahkan memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN untuk menghemat anggaran. Namun, hanya tiga bulan berselang, kasur mewah kembali dibeli untuk kediaman gubernur.

“Apa arti efisiensi kalau anggaran belanja barang mewah tetap jalan?” sindir Idris.

Kepala Biro Umum Setdaprov Riau, Herman, dikonfirmasi dalam hal ini tidak bisa kunjung menjawab.

Sementara Gubernur Abdul Wahid pun tak memberikan respons hingga berita ini diterbitkan. Melihat bungkamnya pejabat terkait persoalan ini berpotensi melanggar Perpres 16/2018 Pasal 20 melarang pemecahan paket untuk menghindari tender. Selain melanggar Pepres, juga melabrak SE LKPP 5/2024 mempertegas larangan tersebut untuk barang/jasa bernilai tinggi dan Potensi pelanggaran ini dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara (Pasal 3 UU Tipikor).

"Anehnya, mengapa barang sejenis (kasur, gorden, karpet) dibeli hampir setiap tahun? Apakah terdapat hubungan khusus antara rekanan dan pihak pengadaan?", tanya Idris.

Jadi Ia menyimpulkan pembelian dan pengadaan barang mewah yang berulang di tengah defisit besar, tanpa transparansi dan penindakan tegas, “efisiensi” hanya akan menjadi jargon, sementara APBD tetap bocor untuk belanja yang tidak prioritas.

Pos Retribusi Dishub di jalan lintas Bukit Kapur Dumai rutin ngutip uang retribusi ke supir truk ODOL, kok Riau devisit anggaran dan tunda bayar?