Kuat dugaan telah terjadi pembiaran sistematis, bahkan tidak sedikit yang mencurigai adanya praktik kongkalikong antara oknum aparat dan pelaku tambang ilegal. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa aktivitas PETI ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya upaya pemberantasan yang nyata.

“Kalau aktivitas ilegal bisa jalan terus di depan mata aparat, logikanya cuma dua dibekingi atau dibiarin. Dua-duanya sama parahnya,” tegas Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat.

Selain kerusakan lingkungan, aktivitas PETI juga membawa dampak sosial yang serius. Anak-anak bermain di dekat limbah tambang, lahan pertanian tercemar, dan konflik sosial mulai muncul akibat perebutan lahan dan ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan. Di kawasan Tombang ini banyak pendatang atau pemukim baru jumlahnya sekitar 150 KK. Mereka membangun pondok pekerja, rumah hunian baru. Masuk kawasan ini dijaga ketat oleh penjaga tambang. Wartawan atau LSM masuk lokasi maka ponsel diamankan penjaga tambang disimpan atau dipegang oleh penjaga tambang. Wartawan atau LSM tak boleh memotret lokasi tambang.

Di Pasaman Barat bahkan menyebut penegakan hukum di wilayah ini telah “mati suri.” Mereka menuntut Mabes Polri untuk segera turun tangan, melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Polda Sumatera Barat dan Polres Pasaman Barat, Polsek Talamau serta mengevaluasi aparat yang diduga melakukan pembiaran terhadap kejahatan lingkungan.

Desakan masyarakat pun menguat. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan secara terbuka menuntut pencopotan Kapolres Pasaman Barat jika tidak ada tindakan nyata terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Kami sudah cukup bersabar. Jika aparat tidak bisa menegakkan hukum, maka mereka tidak layak duduk di kursi penegak hukum. Kami minta Kapolri segera copot Kapolres jika tidak mampu memberantas tambang ilegal ini,” tegas tokoh pemuda.