Berbagai pranata sosial dan sistem kebudayaan seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak adil dan tidak setara, di mana mereka menanggung beban ganda antara pekerjaan publik dan tanggung jawab domestik. Meskipun secara hukum perempuan memiliki hak yang setara, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak perempuan belum sepenuhnya merdeka atau menyadari jati diri mereka.

Pada penutup seluruh rangkaian diskusi ini menegaskan posisi strategis GMNI dalam memandang persoalan perempuan sebagai inti dari perjuangan kerakyatan. Melalui konsep Sarinah, perempuan ditempatkan sebagai motor penggerak perubahan yang mampu menghadapi dan melawan ketimpangan struktural. Diskusi ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan terus menerus dilihat sebagai isu sosial dan perlu adanya fondasi cakar ayam lebih dalam demi terciptanya terwujudnya Pancasila sebagai Akar Historis Marhaenisme. (red)