Plang Proyek Negara Berdiri di Tengah Kebun Sawit

Tim media mendapati plang resmi proyek Kementerian PU berdiri di tengah kawasan perkebunan dan hutan, bertuliskan: Peningkatan Jalan S. Sungkai – Log Batu Sandi/Batas Dharmasraya. Nilai Kontrak: Rp65.177.490.000,00. Pelaksana: PT Arafah Alam Sejahtera. Sumber Dana: APBN 2025–2026. Balai: BP2JN Wilayah II Sumatera Barat

Plang proyek tersebut berdiri kokoh di lokasi yang secara kasat mata tidak melayani akses publik, melainkan mengarah ke kawasan perkebunan dan lahan pribadi Bupati aktif Solok Selatan yang kata warga sekitar 200 hektare dalam kawasan hutan, jalan itu membelah hamparan kebun sawit Bupati nantinya. Bupati ini kata warga sebelum jadi bupati dulu adalah pemain kayu balak hutan dan punya sawmill. Kini sawmill itu sudah berganti menjadi SPBU Pertamina milik Bupati Solok Selatan itu.

Jalan Negara Masuk Kawasan PTPN VI dan Akan Menembus Kawasan Hutan Kebun Sawit Bupati

Analisis peta satelit dan penelusuran lapangan menunjukkan, trase proyek melintasi lahan PTPN VI Regional dan beririsan dengan kawasan hutan berstatus HL, HPT, dan HPK.

Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum serius:

1, Apakah telah ada izin pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI?

2, Apakah terdapat perjanjian resmi pelepasan lahan antara PTPN VI dan Pemerintah Daerah?

3, Benarkah status “lahan bebas” telah sah secara hukum, dan siapa pihak yang menandatanganinya?

Proyek jalan BP2JN di Solok Selatan menembus kebun sawit PTPN VI dan perkebunan swasta, kebun sawit ilegal, dan kebun sawit pribadi Bupati Solok Selatan H Khairunas.