Mengenai pinjaman PT SMI, BPKP Riau menyarankan agar pemerintah kabupaten menyusun dan mencantumkan rincian alokasi secara transparan. Langkah ini penting agar DPRD memiliki gambaran utuh mengenai arah penggunaan dana, masa tenor pengembalian, serta beban finansial daerah secara jelas.

Melalui konsultasi intensif ini, pemerintah daerah dan DPRD Rohul optimis dapat menyelaraskan persepsi dan mempercepat penyelesaian regulasi, sehingga potensi aset daerah maupun sumber pembiayaan yang ada dapat terserap secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Rokan hulu. (ary)