"Praktik 'kencing CPO' merugikan pihak perusahaan dan merugikan negara. Karena sindikat distributor CPO ilegal tidak membayar pajak dan biaya retribusi lainnya," katanya

 

Praktik ilegal tersebut juga berdampak kepada kualitas CPO yang diekspor. Minyak sawit mentah yang diperoleh dari cara ilegal itu diperkirakan tidak memenuhi standar sehingga dapat menurunkan kualitas CPO yang menyebabkan turunnya harga. Padahal Indonesia sedang getol membingkatkan standar sistem pengelolaan minyak sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

 

"Ini merugikan pelaku usaha yang bersusah payah memenuhi standar internasional," katanya. Menurut dia, pemerintah harus menanggapi persoalan ini. Pemerintah perlu menempatkan orang untuk mensurvei dan mendata setiap truk CPO yang mendistribusikan komoditas itu.

 

Selain itu juga sebagian besar pabrik CPO dan minyak goreng di pinggir laut Dumai buang limbah ke laut Dumai pada malam hari sekitar pukul 23.30 hingga pukul 02.00 WIB dinihari.

 

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Monitoring Development R Adnan SH menambahkan, bahasa sering didengar masyarakat dengan istilah 'tengki kencing di jalan' diperkirakan sudah marak terjadi dari tahun 2000 an tapi semakin lama modus ini semakin eksis dikarenakan patut diduga pihak aparat keamaan main mata dengan tempat-tempat penampung tengki kencing di jalan tersebut. 
"Kalau mau memberantas kasus ini maka Kapolri dan Panglima TNI harus turun tangan untuk menindak semua pelaku termasuk oknum aparat polisi dan oknum TNI," jelas R Adnan. (di/azf))