Selama ini, tambah Satria, kelompok petani hanya menjadi objek program yang dilakukan pemerintah. Ironisnya, program yang dilakukan juga tidak benar-benar didasari data yang valid di lapangan dan kebutuhan petani tersebut. 

“Akibatnya banyak program di bidang pertanian yang tidak tepat sasaran atau terhenti di tengah jalan. Tapi bagi instansi terkait itu tidak jadi masalah, yang penting programnya dijalankan, bisa dibuat pertanggungjawabannya, soal hasil urusan belakang. Ini yang sering terjadi selama ini,” sesalnya.