"Bagi Formappi Riau, sikap dan perilaku seperti ini bukan sekedar indispliner, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran berat. Karena dengan jelas telah melanggar Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1/2020, terkait dengan Tata Tertib maupun Kode Etik Anggota Dewan. Khusus untuk Pasal 115 sampai dengan Pasal 170, H Sari Antoni SH sangat jelas telah melanggar. Dalam butiran Pasal tersebut, selama 6 kali berturut-turut tidak hadir, Sanksi berat adalah pemecatan atau Pergantian Antar Waktu (PAW), itu semua dilakukan kalau para Petinggi Partai Golkar faham konstitusi," tutur Larshen Yunus, seraya menunjukkan buku Tatib DPRD Riau.

Lanjutnya lagi, bahwa sampai kapan masyarakat dibohongi dan ditipu seperti ini? Sampai kapan masyarakat dikhianati dengan cara-cara seperti ini? Jangankan untuk memperjuangkan aspirasi, datang ke kantor saja malas seperti ini.

Sampai diterbitkan berita ini, Formappi Riau juga akan berkirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Tinggi Riau. Meminta untuk dilakukannya audit dan pemeriksaan terkait Aliran Uang Penggunaan Kegiatan Reses, Sosialisasi Perda, Kunker dan Penyaluran Bansos.

Terpisah, H Syafaruddin Poti SH selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dan H Abu Khoiri, sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, dengan tegas mengatakan, bahwa temuan dan laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti secara kelembagaan.

"Lembaga terhormat seperti DPRD Riau harus kita jaga bersama. Jangan sampai diisi oleh oknum pemalas masuk kerja di DPRD Riau. Uang gaji, tunjangan diterima tapi bolos kerja. Mereka sudah terlalu nyaman buat kesalahan, tapi tak ada yang menindak. Rakyat harus bangkit mengikis oknum yang merugikan keuangan Negara ini uang rakyat. Semuanya mesti transparan. Dari ujung rambut hingga ujung jari kakinya adalah Kedaulatan Rakyat. Apalagi kami juga mendengar ada praktik menggunakan 'Joki' untuk setiap kegiatan. Malas kerja, tapi gaji tetap diterima! Ini namanya korupsi dan sangat tidak bermoral. Ingat ya! Niat kami hanya untuk memperbaiki Negeri," tutup Larshen Yunus dan Muhammad Aji Panangi. (*/di/azf)