Kasus yang dimaksud yakni terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) H Sari Antoni SH diduga kuat sering bolos ke Kantor DPRD Riau. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti absensi kehadiran dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau, yang secara rinci menjelaskan ketidakhadiran H Sari Antoni ketika Rapat Komisi, Fraksi, Pansus dan Rapat Paripurna.

Kegeraman masyarakat ini mestinya ditanggapi sekaligus ditindaklanjuti oleh Kajati Riau, DPD Golkar Riau, serta DPP Golkar Pusat.

Di tempat yang sama, aktivis Larshen Yunus katakan bahwa laporan resmi pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan pihaknya mesti ditindaklanjuti. Agar emosi dan kegeraman masyarakat dapat teratasi.