"Setelah kami cek di lapangan tadi malam, ternyata benar! Bahwa para Jukir sama sekali tidak difasilitasi atribut parkir. Bukan hanya itu saja, bukti pemungutan retribusi parkir juga tak ada, baik itu karcis maupun E-Tiket. Itu artinya kami bisa katakan Kadishub Pekanbaru Pembohong!" kesal Larshen Yunus, seraya geleng-geleng kepala.

Hingga berita ini dimuat, PP GAMARI dan seluruh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Pembohongan berencana akan melaporkan Kadishub Pekanbaru kemeja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Agar pimpinannya tersebut dapat mendengar aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi kinerja Yuliarso, selaku Kadishub Pekanbaru.

"Kami tak rela puluhan miliar rupiah uang rakyat yang menjadi retribusi dari proyek perparkiran ini, justru dinikmati oleh sejumlah kepentingan para pejabat. Kok justru Pejabat maupun oknum aparat TNI dan POLRI aktif yang kelola parkir ini. Kenapa Pemko tidak bisa memberdayakan masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat. Ini justru di-monopoli sama pejabat! yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin merana," akhir Aktivis Larshen Yunus, menutup pernyataan persnya. (*/di)