Gubernur kan dipilih oleh masyarakat/buruh seharusnya Gubernur bisa melindungi masyarakat/buruh. Sejahterakan buruh. Kenapa semua itu harus keputusan di Pusat Jakarta. 

"Apakah Gubernur itu dipilih oleh Pusat, yang memakzulkan Gubernur itu adalah rakyat Pak! Bukan Pusat! Yang memilih Gubernur itu kami Pak. Kami pelaku utamanya memilih. Tapi yang kami harapkan itu tidak sesuai Pak. Harapan kami Gubernur Riau itu membela kesejahteraan pekerja. Oleh sebab itu agar Gubernur Riau menyurati Pimpinan Perusahaan agar upah 2022 berdasarkan kesepakatan Pimpinan atau Manajemen Perusahaan dengan Serikat Pekerja. Mengingat tidak ada susahnya Pemerintah bila gaji kami dinaikkan pada 2022, tak ada dampaknya, apalagi perusahaan kelapa sawit saat pandemi Covid. Harga kelapa sawit dan CPO melonjak tinggi. Masak kenaikan hanya Rp14.000. Maaf Pak untuk ke toilet saja pekerja tak mampu Pak," kata perwakilan buruh dari Kabupaten Rokanhilir Riau di hadapan Sekdaprov Riau Ir SF Hariyanto dan Kadisnaker Riau Jonly. 

Atas masukan dari buruh itu,  Sekdaprov Riau Ir SF Haryanto Pohan menjelaskan bahwa kehadiran mereka adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Masukan dari para buruh itu akan disampaikan ke Gubernur Riau dan Pemerintah Pusat. Sekdaprov Riau juga menyampaikan bahwa seluruh Kadisnaker di Indonesia dipanggil ke Jakarta pekan depan untu membahas masalah tersebut. 

Sementara perwakilan lainnya Sunardi kepada wartawan di luar pertemuan itu menyampaikan kenaikan upah buruh 2022 sebesar Rp14.000/bulan itu sama nilainya dengan sebungkus nasi ramas hanya untuk satu orang buruh per hari.  Buruh ada isteri dan anak-anak yang harus dikasih makan-minum setiap bulan. Jadi mana cukup itu. (azf)