"Setelah ada pemekaran Indragiri Hulu menjadi Kuansing dan Kampar. Jadi awalnya itu memang sudah dua wilayah. Dari proses itu, sesuai peraturan yang berlaku bahwa harus ada plasma (perkebunan masyarakat)," sebut Yopi.

Menurut dia, harusnya di situ ada surat rekomendasi dari Dinas Perkebunan. Pihaknya ingin menanyakan kenapa rekomendasi itu hanya di Kampar, kenapa tidak dibuatkan plasma di dua wilayah yakni di Kuansing dan Kampar.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Andi Putra ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat pelimpahan Nomor 24/TUT.01.03/2022 tertanggal 4 Maret 2022 telah diregistrasi di PN Pekanbaru, Senin lalu (7/3/2022).

Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri mengatakan, pelimpahan tersebut dilakukan oleh Jaksa KPK Yoga Pratomo dan Mayer Volmae S, pada Senin (7/3/2022).