"Jika pemerintah tidak mengurangi subsidi akan membebani APBN. Persoalan inflasi, akan tetap terjadi, hanya saja negara harus menjaga kestabilan," tutur Dahlan Tampubolon dalam penyampaian materinya. 

Narasumber kedua, Raden Tri Wahyu menyampaikan Pertamina hanya sebagai pelaksana, yang menentukan harga pasar itu ada di Pemerintah dengan koordinasi BPH Migas. 

"Saat isu rencana kenaikan BBM, saya pikir itu kebijakan keliru. Setelah saya melakukan kajian, keadaan global memaksa Pemerintah harus mengambil kebijakan menaikan harga BBM subsidi, ditambah BBM subsidi tidak tepat sasaran, yang lebih banyak dinikmati masyarakat kalangan menegah ke atas. Oleh karena itu, Pertamina harus memperketat pengawasan akan potensi penggelapan BBM subsidi," ujar Muhammad Iqbal sembari memberi pemahaman kepada GMKI. 

Koordinator Wilayah XIII PP GMKI, Hermanto Romora S menyampaikan FGD ini penting, sebagai kajian lebih terukur dan objektif untuk menyuarakan serta melakukan gerakan menyikapi isu kenaikan BBM.