Sementara Ketua APKASINDO Gulat Manurung menegaskan Kpkalau ada lahan petani sawit dalam kawasan hutan lindung atau suaka atau konservasi terkhusus anggota APKASINDO, saya berpendapat dikembalikan saja kepada regulasi yang ada sebagai payung hukumnya dan APKASINDO mendukung Satgas PKH melaksanakan tugasnya sesuai amanah Perpres 5 2025 dan UUCK 2020 sebagai dasar terbitnya Perpres 5 tersebut, hal ini sesuai dengan arahan Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat DPP APKASINDO.

Dan satu hal yang paling utama adalah APKASINDO tidak pada posisi membekingi atau istilah sejenis, kami tidak mengenal istilah itu, APKASINDO adalah organisasi petani sawit yang sudah berdiri 25 tahun lalu dan dalam perjalanan panjang organisasi APKASINDO selalu berperan mendukung program pemerintah yang bermanfaat untuk petani sawit dan negara tentunya, kata Dr Gulat ME Manurung, MP., C.IMA., C.APO, Ketua Umum DPP APKASINDO yang membawahi 25 Provinsi Sawit, ketika dihubungi di Instiper Jogjakarta.

Jadi kita tidak usah saling menyalahkan atas peristiwa yang terjadi jauh sebelumnya, tetapi harus saling topang untuk kebaikan tiga roh dimensi palm oil sustainability (keberlanjutan sawit), yaitu dimensi ekonomi, sosial dan dimensi lingkungan yang mana outputnya adalah Tatakelola Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan tatakelola ini diperlukan kerjasama semua pihak, baik NGO Lingkungan, akademisi, pemerhati sosial budaya, APH dan Petani Sawit tentunya.

Ketiga dimensi ini harus saling seiring topang, tidak boleh saling meniadakan satu dengan yang lainnya dan saya pikir Satgas PKH sudah bekerja mewakili tiga roh dimensi Palm Oil Sustainabilty tersebut.(tim)