Tim investigasi mencoba bertanya kepada mantan Ketua DPRD Meranti Kholid Ali mengatakan: "Maaf ya Pak, kalau Bpk mau konfirmasi lansung dgn pak Sekwan atau PPTK yg ada karna masa itu bukan semasa sy yg jadi pimpinan, dan itu zaman Fauzi Hasan yang sekarang di DPRD, kalau lebih jelasnya konfirmasi lah kepada Sekwan dan PPTK sekarang Fauzi Hasan zaman dia, 2024 bukan zaman aku, itu udah dipanggil Kejari dan Bpk lansung aja ke Sekwan DPRD Meranti Pak," tutup Kholid Ali, Selasa (24/3/2026).

Selanjutnya setelah dikonfirmasi kepada mantan Ketua DPRD Meranti Kholid Ali, tim investigasi berlanjut kepada Inspektorat Meranti ibu Rawely lewat WhatsApp dengan nomor +62 852-XXXX-2331 mengatakan ini data dari mana? Tim investigasi mengatakan kami dapat tentu ada, tim lansung menghubungi Inspektorat Meranti Rawely tidak diangkat, dichat kembali tidak ada dibalas pertanyaan konfirmasi tidak ada balasan.

​DPP TOPAN RI: Ini Berbahaya

​Menanggapi temuan ini, Rahman, perwakilan dari Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (DPP TOPAN RI) Wilayah Sumbagut, angkat bicara dengan nada geram. Ia menegaskan bahwa praktik manipulasi data demi memperkaya diri adalah pengkhianatan nyata terhadap rakyat.

​"Ini adalah pengkhianatan paling berbahaya! Oknum pejabat yang memanipulasi data demi memperkaya diri sendiri ini sudah buta hati. Uang negara yang seharusnya untuk rakyat, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," tegas Rahman dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

​Rahman mendesak agar penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemeriksaan formalitas.

​"Kami berharap Kejati Riau dan Polda Riau segera bertindak. Jika perlu, Kejaksaan Agung RI dan KPK turun tangan langsung ke Kabupaten Meranti, Riau. Jangan biarkan perampok uang rakyat ini melenggang bebas!" pungkasnya.