​"Jika memang bersih, mengapa harus risih? Mengapa ruang konfirmasi yang kami sediakan secara resmi justru dihindari?" ujar Rahman dari DPP TOPAN RI, mewakili tim wartawan.

​Sanksi Publik dan Asas Akuntabilitas

​Sikap diam bukanlah jawaban yang bijak bagi seorang pemimpin yang memegang amanah uang rakyat. Dokumen APB Nagari, laporan realisasi, dan dokumen pendukung lainnya bukanlah rahasia negara, melainkan dokumen publik yang wajib diakses dengan mudah oleh warga Sinuruik.

​Tim investigasi bersama DPP TOPAN RI menegaskan akan terus mengawal kasus ini, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat dan aparat penegak hukum, jika tidak ada iktikad baik dari pihak Pemerintahan Nagari Sinuruik untuk membuka data secara transparan.

​Masyarakat Sinuruik menanti: Apakah Wali Nagari mereka akan berbicara jujur demi kebenaran, atau tetap memilih bungkam di balik jabatan? (tim/arm/azf)