"Coba tanyakan hal ini ke Kepala Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan," ujarnya. 

Sementara, anggota tim investigasi DPP Badan Advokasi Indonesia (BAI) Ali Halawa meminta agar Bupati Kampar menindaklanjuti Inpres Nomor 6 tahun 2019.

"Itu harus dan wajib ditindaklanjuti. Pemda Kampar harus memberikan laporan 6 bulan sekali atas perkembangan tindaklanjut," ucapnya. (lan)