"Bagaimana mungkin kita bicara memperjuangkan aspirasi Rakyat, kalau nyatanya produk Peraturan Daerah (Perda) yang telah disepakati bersama di Rapat Paripurna, justeru dilanggar. Hal-hal semacam itu merupakan pelanggaran berat, bukan hanya sekedar Kode Etik, Formappi Riau melihatnya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)" tegas Larshen Yunus, didampingi Muhammad Aji Panangi.

Informasinya Formappi Riau juga akan mempersiapkan berkas gugatan resmi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, terkait adanya temuan Pejabat Daerah yang selama ini menerima sekaligus menikmati segala bentuk Hak, namun justru lebih banyak tidak menjalankan kewajibannya alias diduga melanggar Peraturan.

"Bagi kami, Lembaga terhormat seperti DPRD wajib diisi oleh sosok yang amanah dan bertanggung jawab. Sudah seharusnya politisi di Riau ini menjadi teladan bagi semua Rakyatnya. Formappi Riau meminta dan mengusulkan, agar Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan segera tindaklanjuti temuan ini, sanksi tegas adalah jawabannya!" tegas Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Ketua PP GAMARI.

Sampai saat ini, tambahnya, info seputar H Sukarmis cukup banyak beredar di tengah-tengah masyarakat dan media sosial. Mulai dari dugaan keterlibatan pada kasus Proyek 3 Pilar, dugaan kasus pembiaran dan pelanggaran Pajak Negara bagi pemilik kebun kelapa sawit di Kuansing, dugaan kasus Proyek Pengadaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kuansing serta dugaan kuat menjadi pejabat daerah yang malas bekerja.

"Sampai saat ini kami tetep ikhtiar dan istiqomah. Bahwa upaya ini hanya untuk memperbaiki Negeri. Tugas dan fungsi kami sebagai kontrol sosial dan pressure. Bukan berarti kami benci sama pak Haji Sukarmis dan pejabat lainnya. Kami hormat dengan orang tua itu! Tegas kami katakan, bahwa konsekuensi menjadi pejabat harus siap dipantau, kritik bahkan diberikan masukan, karena dari ujung rambut hingga ujung kakinya bersumber dari beban keuangan Negara, uang Rakyat!" akhir aktivis Larshen Yunus dan Muhammad Aji Panangi, menutup pernyataan persnya. (*/di)