"Pelanggaran pertama, kami melihat tim mengenyampingkan pertimbangan hukum pada Pasal 65 Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 54 tahun 2019. Di situ jelas bahwa jika terdapat perselisihan pada tiap tahapan, maka harus diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan. Nah, pada saat penghitungan di semua TPS (tempat pengumutan suara) tidak ada masalah dan perselisihan. Buktinya disetujui dan ditandatangi semua unsur terkait termasuk para saksi-saksi dan calon. Begitupun di rapat pleno panitia desa, tidak ada catatan-catatan masalah dalam proses pada pemungutan suara yang tidak terselesaikan, sehingga disahkan dan ditetapkan oleh panitia desa," jelas Adus.

Pelanggaran lainnya, lanjut dia, adalah tim fasilitasi hanya mengakomodir keberatan dan informasi dari nomor urut 02 bahwa adanya klaim pelanggaran. Kemudian diputuskan dilakukannya PSU. 

Sementara klarifikasi dan informasi terkait proses pelaksanaan Pilkades dari Panitia Desa, Kecamatan dan BPD yang telah menyetujui dan menandatangani berita acara penetapan, karena dinilai sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dikesampingkan.

"Kemudian kami melihat tim fasilitasi sama sekali tidak mengikutsertakan dan mendengarkan komponen lainnya di desa bersangkutan, seperti para kandidat lain dan saksi-saksi serta pihak lainnya yang perlu didengarkan informasi, masukan dan sarannya. Tiba-tiba ada surat perintah penghitungan ulang surat suara di empat TPS, bukan seluruh TPS. Dan, kami sampai sekarang tidak tahu pertimbangan dan alasannya. Tindakan itu jelas melanggar Pasal 57 Perbub Nomor 54 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pilkades serentak bergelombang," imbuh Nasrullah, calon Kades Tanjung terpilih kepada wartawan, Senin.

Masih menurut Nasrullah, pihaknya juga menemukan adanya banyak kejanggalan yang terjadi pada proses PSU di Kantor Camat.