“Kami berharap dengan PI 10 persen ini, koordinasi dan hubungan dengan Pemprov Riau dan pemda terkait bisa menurunkan kendala di lapangan dan dapat mendukung kelancaran kegiatan operasional hulu migas di lapangan,” ucapnya. 

Rikky juga berharap agar Riau Petroleum sebagai BUMD penerima PI 10 persen yang memahami masyarakat dan wilayah di Riau dapat segera berkiprah, turun langsung bersama-sama mengatasi kendala operasional non teknis yang dihadapi KKKS sebagai bentuk kontribusi Badan Usaha Milik Daerah untuk melancarkan target kegiatan industri migas nasional. 

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui pembayaran PI 10 persen dari PHR untuk Riau yang tertuang dalam surat Nomor T-817/MG.04/MEM/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dengan Hal Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Dengan demikian, susunan pemegang PI di WK Rokan yakni, PT PHR sebanyak 90 persen dan Provinsi Riau melalui BUMD Riau Petroleum Rokan sebanyak 10 persen. PHR siap untuk membayarkan dana PI tersebut segera ke RPR agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kepentingan Riau. (rls)