Proses penganggaran di lingkungan kementerian harusnya dilakukan dalam masa efektif. Seperti pada triwulan pertama atau akhir Maret 2022 agar kegiatan ini bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2024. Jika lewat dari jadwal itu, maka usulan dapat ditolak. 

Walaupun demikian, usulan bisa dipaksakan masuk pada anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2023, namun pelaksanaan kegiatan bakal terbentur oleh waktu pelaksanaan yang singkat.

“Jika usulan telat, maka tidak bisa masuk dalam APBN 2024, melainkan harus menunggu proses penganggaran kegiatan 2025. Tapi kita harus optimis agar 2024 bisa,” pungkasnya. 

Kelanjutan pembangunan Pelabuhan Dorak pada tahun 2018 salah satunya disebabkan belum terbitnya sertifikat sebagian lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti.

Pembangunan Pelabuhan Dorak dibangun melalui proyek multiyear 2012-2014 menelan dana sekitar Rp92 miliar. Namun hingga 2013 hanya terealisasi 40,7 persen dengan dana sebesar Rp41,66 miliar.

Kasus Korupsi

Proyek yang bernilai strategis ini banyak menimbulkan permasalahan. Sudah tiga orang pejabat Kepulauan Meranti yang mendekam di balik jeruji besi karena terjerat kasus korupsi.