Terkait adanya wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) komersil oleh Pemerintah, karena maraknya terjadi okupasi lahan hutan dijadikan kebun sawit ilegal, sebagaimana dilansir mongabay.co.id, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memperingatkan dampak serius jika wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun benar-benar direalisasikan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghantam jutaan petani sawit swadaya di berbagai daerah.

Petani sawit swadaya sendiri merupakan kelompok pekebun kecil yang mengelola lahannya secara mandiri, tanpa terikat kemitraan dengan perusahaan besar. Apkasindo mencatat, dari total 6,87 juta hektare kebun petani, sekitar 93,2 persen dikelola oleh petani swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menegaskan risiko besar yang bisa muncul jika pabrik sawit komersial ditutup.

"Petani swadaya atau petani mandiri, bisa dibayangkan akan terjadi chaos jika pabrik kelapa sawit komersil benar-benar ditutup," kata Gulat dalam keterangannya, bekum lama ini.

Ia menjelaskan, dalam industri sawit terdapat dua kelompok utama petani, yakni petani bermitra, baik plasma maupun swadaya, dan petani swadaya mandiri yang tidak memiliki ikatan dengan perusahaan.

Menurutnya, keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun selama ini justru membantu menjaga keseimbangan pasar tandan buah segar (TBS). Pabrik jenis ini membuat harga TBS di tingkat petani menjadi lebih kompetitif sekaligus menjaga stabilitas pasokan.

Selain itu, pabrik sawit komersial juga berperan dalam mengurai antrean penjualan TBS. Pasalnya, pabrik konvensional cenderung memprioritaskan buah dari kebun inti dan mitra plasmanya, sehingga petani mandiri sering harus menunggu lebih lama.