"Kami datang untuk memastikan bagaimana transparansi itu dijalankan. Namun yang kami temukan justru tidak adanya rincian daya tampung SMA Negeri dan SMK Negeri di Riau yang dapat langsung dilihat masyarakat. Padahal data tersebut merupakan informasi mendasar dalam proses penerimaan murid baru," tegas Rahman Lubis.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Jika transparansi benar-benar menjadi prinsip utama pelaksanaan SPMB, mengapa informasi paling mendasar justru tidak tersedia secara terbuka di pusat pelayanan resmi SPMB?

Lebih jauh, tim investigasi menilai absennya data daya tampung sekolah negeri berpotensi menimbulkan kebingungan, spekulasi, hingga dugaan ketidaktransparanan di tengah masyarakat yang sedang berjuang mencari kepastian pendidikan bagi anak-anak mereka.

Ketua SPMB Disdik Riau Syafril Bungkam

Untuk memperoleh penjelasan resmi, tim investigasi kemudian menghubungi Ketua SPMB Provinsi Riau, Syafril, melalui nomor whatsApp kedinasan yang selama ini digunakan dalam komunikasi resmi.

Sebanyak 16 poin pertanyaan konfirmasi disampaikan secara tertulis, mulai dari alasan tidak dipublikasikannya daya tampung sekolah negeri, mekanisme pengawasan publik, hingga dugaan ketidakjelasan hasil seleksi yang dikeluhkan sejumlah peserta.

Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban maupun tanggapan resmi yang diberikan.