Di tempat yang sama, Peneliti Senior Formappi Riau katakan, bahwa gelombang perlawanan masyarakat sudah tak bisa dibendung lagi. Otoritas terkait mesti ambil sikap untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat itu.

"Agar lebih fair dan profesional, kami juga meminta dan memohon untuk di fasilitasi Pimpinan DPRD Provinsi Riau dan para Petinggi Partai Golkar Provinsi Riau. Pertemukan saja masyarakat ini dengan Pak Haji Sari Antoni SH. Kita dengarkan aspirasi mereka. Apakah belum cukup bukti kasus dan permasalahan yang dimaksud, atau justeru DPRD Provinsi Riau sendiri yang menunjukkan kepada rakyat, bahwa Peraturan dan Tatib DPRD boleh dilanggar!' ungkap Aktivis Larshen Yunus, alumnus Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Lanjutnya lagi, bahwa gelombang kemarahan warga mesti ditanggapi pihak Pimpinan Partai, dalam hal ini Partai Golkar Provinsi Riau. Agar dapat menindaklanjuti permasalahan yang terjadi.