​"Lokasi di mana itu Pak karena video enggak bisa dibuka," tulis Kapolres.

​Setelah tim menegaskan bahwa lokasi tersebut berada di SPBU dekat Simpang Empat, Kapolres Pasbar justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai publik sebagai bentuk "buang badan" dan melempar tanggung jawab pengawasan hukum kepada pihak swasta.

​"Konfirmasi langsung dengan pihak SPBU Pak, karena mereka yang mengatur tentang BBM tersebut," tutup AKBP Agung Tribawanto (6/7/2026).

​Kritik Keras: Di Mana Fungsi Penegakan Hukum Kepolisian?

​Pernyataan Kapolres Pasbar ini memantik kritik pedas dari tim investigasi dan elemen masyarakat. Mengatur tata kelola niaga BBM memang urusan Pertamina dan SPBU, namun membiarkan kemacetan jalan fasilitas publik, pembiaran modifikasi kendaraan ilegal (tanki siluman), serta adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi untuk industri/tambang ilegal adalah murni ranah hukum yang wajib ditindak oleh Kepolisian!

​Sikap acuh tak acuh dari pucuk pimpinan Polres Pasbar ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat:

1. ​Apakah ada pembiaran terstruktur terhadap menjamurnya mafia BBM di Pasaman Barat?

2. ​Mengapa kepolisian terkesan mandul dan "takut" menyentuh para pelansir serta cukong tambang emas yang diduga menikmati BBM subsidi tersebut?