Laporan Adifa Detak Indonesia.

Siak Sri Indrapura, Detak Indonesia -- Pelaksanaan paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Siak Panglima Gimban di pimpin langsung Ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Sidang paripurna pembahasan tersebut diikuti 26 Anggota DPRD Siak dan dihadiri langsung Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi. 

Adapun yang menghadiri sidang paripurna tentang nota keuangan APBD Perubahan 2018 sebesar Rp1,8 Triliun, Jumat (28/9) dalam paripurna di gedung DPRD Siak tersebut, Sekda Siak TS Hamzah, Pimpinan OPD Kabupaten Siak, Pimpinan BUMD serta para Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Setelah pembahasan selama sepekan terakhir, kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami defisit dan berdampak dengan terjadinya penurunan sebesar Rp184,4 miliar.

Secara struktur pagu anggaran dalam perubahan tahun ini, terjadi penurunan sebesar Rp184,48 miliar hasil dari pemangkasan di setiap OPD lingkungan Pemkab Siak sebesar 10 persen.  Sebelum pembahasan angkanya sebesar Rp1.815.770.553.938. Kemudian setelah pembahasan menjadi Rp1.815.586.051.

Setelah paripurna pengesahan APBD-P. Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi menyampaikan apresiasinya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang sudah bekerjasama secara maraton selama sepekan terakhir dalam rangka pengesahan APBD-P tersebut.

"Berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemda dan Permendagri tentang penyusunan APBD memang pagu anggaran ini harus dimanfaatkan seluasnya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga saya minta kepada seluruh kepala dinas/badan di Pemkab Siak agar dapat menjalankan sesuai aturan," ujarnya.

Dengan kondisi keuangan yang defisit, Syamsuar juga mengajak kepada seluruh pihak baik eksekutif dan legislatif supaya dapat memaksimalkan potensi daerah dalam mengejar pendapatan daerah. 

"Perlu terobosan dan inovasi dalam mencari pemasukan. Insyaallah ini akan kita laksanakan di Pemkab kedepan," sebutnya.

Sementara itu Pembicara Banggar DPRD Siak Syamsurizal yang menyampaikan laporan hasil kinerja mengakui terjadi defisit anggaran dalam pagu APBD Perubahan. Dewan meminta agar seluruh OPD kooperatif.

"Adapun kegiatan yang sifat seremonial dikurangi, penanaman modal yang menggunakan OSS juga sudah dimulai lewat DPMPTSP agar perizinan lebih cepat. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama," tegasnya.

Dari total Rp1,8 Triliun pagu APBD Perubahan terdiri dari belanja tidak langsung Rp954 miliar dan belanja langsung Rp861,5 miliar. Sementara itu angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp136 miliar tercatat dalam struktur pagu anggaran.

Setelah pengesahan dilakukan, nantinya Ranperda APBD Perubahan akan dibawa ke Pemprov Riau untuk dilakukan evaluasi. Rentan waktu tiga hari akan dilakukan pihak verifikasi Provinsi untuk kemudian dikembalikan ke daerah.(DI)