Menindaklanjuti keluhan warga, awak media mencoba mempertanyakan melalui sambungan telepon ke nomor kontak HP milik Kades Suka babo, perihal alasan apa sehingga hanya empat kepala keluarga saja yang terdaftar sebagai penerima bantuan BLT Dana Desa, pihaknya mengatakan, keputusan tersebut sudah berdasarkan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dihadiri dan disepakati bersama dengan Pengurus BPD, tokoh masyarakat dan Pendamping Desa. Jadi kalau sudah seperti itu kesepakatan bersama apa boleh buat," jawab Kades singkat.

Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Korindo S Milala sangat menyayangkan kebijakan yang dibuat oleh Kades Sukababo yang tidak mengoptimalkan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakatnya. Kepada awak media dirinya mengatakan,Pemerintah Pusat telah menyiapkan sanksi bagi siapa yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.