Ketiga, Bongkar Skandal Power Pole

Tak cukup dengan geomembrane, pengadaan power pole di PT PHR juga menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Tiang listrik berdiri, tapi keadilan justru rubuh. Ini bukan proyek penerangan, melainkan monumen bagi keserakahan. Rakyat Riau sudah kenyang melihat besi-besi yang ditegakkan dengan pondasi mark-up dan beton gratifikasi. Kami menuntut, buka seluruh proses pengadaan power pole ini, periksa sampai ke baut terkecilnya karena kami tahu, setiap baut di proyek itu barangkali lebih mahal dari harga martabat hukum di negeri ini.

Keempat, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, barangkali saudara lupa-atau sengaja melupakan-bahwa dalam ruang rapat Komisi III DPR RI, nama Anda telah disebut tanpa tedeng aling-aling. Bukan bisik-bisik di sudut lobi, melainkan teguran lantang di tengah forum. Seorang anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, bahkan telah mengangkat setumpuk berkas, lembar demi lembar bukti skandal korupsi di Blok Rokan, menyerahkannya sebagai peluru kepada penegak hukum. Namun nyatanya, peluru itu tak pernah ditembakkan. Senjata Anda mengarah ke bawah, tapi macet saat menghadap ke atas.

Kasus itu Anda tutup. Rakyat tahu. Komisi III tahu. Tapi Anda bersikap seolah tak ada yang tahu. Apakah benar pengawasan parlemen serendah itu di mata saudara? Ataukah memang ada tangan kekuasaan yang lebih besar yang kini melindungi saudara?

Kelima, dana Participating interest (PI) 10 persen yang mengalir ke PT Riau Petroleum Rokan (RPR) sebesar Rp3,5 triliun seharusnya menjadi napas baru bagi pembangunan Riau.

Namun, uang itu justru mengeluarkan bau busuk penyalahgunaan. Saat rakyat berkubang dalam lumpur kemiskinan, ada segelintir yang berenang dalam kolam emas. Kejagung telah mulai bergerak, namun kami menuntut lebih: bongkar seluruh jejaringnya! Jika perlu, telanjangi semua aktor yang berselingkuh dengan dana ini Rp 3,5 triliun itu bukan angka yang kecil, itu darah dan keringat rakyat Riau yang menuntut dipertanggungjawabkan.