3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak meminta Pemerintah Kabupaten Siak AGAR MENGHENTIKAN SEGALA UPAYA, GERAKAN, MAUPUN BERBAGAI LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT MENGHALANGI PROSES HUKUM PERKARA TERSEBUT dimana Tunjangan Perumahan Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Siak HANYA BOLEH DAN WAJIB MENGACU kepada Standarisasi luas maksimal bangunan yang telah dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 Bab III Rumah Dinas poin B angka I yang mengatur bahwa rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II anggota DPRD, maksimal luas bangunannya seluas 150 m² dan luas tanah maksimal 350 m² dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Mendesak seluruh insan Kejaksaan agar menjaga marwah Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Agung agar tidak tercoreng dan bebas dari segala bentuk intervensi dalam penanganan perkara tersebut. Kami meyakini masyarakat Indonesia masih percaya bahwa Kejaksaan sebagai salah satu unsur Penegak Hukum di Republik dan satu-satunya Pengacara Negara, yang dibebankan tugas menjaga Negara dari rampokan para koruptor. Kami berharap, jangan gara-gara para aktor intelektual mark up Tunjangan Perumahan DPRD, Marwah Kejaksaan tercoreng.

Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana SH MH melalui Kepala Keamanan Kejati Riau Victor Wood menerima kehadiran massa demonstran dari LSM Benang  Merah Keadilan. Menurut Victor pihaknya menerima pernyataan sikap Benang Merah Keadilan. Dan akan menyampaikannya ke Pimpinan di Kejati Riau. (tim/efd/asp/azf)